Pembahasan Lengkap Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa Pada Masa Pemerintahan Van Den Bosch

Berikut ini adalah pembahasan tentang sistem tanam paksa yang meliputi sistem tanam paksa, kebijakan van den bosch, aturan tanam paksa, pencetus tanam paksa, akibat tanam paksa, tokoh penentang tanam paksa, dampak tanam paksa, pelaksanaan tanam paksa, ketentuan tanam paksa, dampak positif tanam paksa, penyimpangan sistem tanam paksa, ketentuan sistem tanam paksa, masa pemerintahan van den bosch, dampak positif sistem tanam paksa, sistem tanam paksa oleh van den bosch.

Masa Pemerintahan Kolonial Belanda (Johanes Van Den Bosch)

Kekosongan keuangan Belanda yang disebabkan oleh perang kemerdekaan dari Belgia maupun perang Diponegoro, mendorong Belanda untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi/keuangan bagi Belanda.

Pada masa kepemimpinan Johanes Van Den Bosch Belanda memperkenalkan culturstelsel atau caltivitaion system (tanam paksa). Sistem tanan paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa.

a. Aturan sistem tanam paksa

1. Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor.
2. Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
3. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat.
4. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan.
5. Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah.
6. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah (jika bukan akibat kesalahan petani).
7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa.

b. Pelaksanaan tanam paksa

Dalam kenyataannya, pelaksanaan cultur stelsel banyak terjadi penyimpangan, karena berorientasi pada kepentingan imperialis, di antaranya:

1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur.
2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri.
3. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.
4. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus.
5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.
6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.

Gambar: Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

c. Akibat tanam paksa

Kebijakan sistem tanam paksa ternaya berdampak buruk di berbagai pihak, diantaranya;

1) Bagi Belanda

Bagi Belanda tanam paksa membawa keuntungan melimpah, di antaranya:

a) Kas Belanda menjadi surplus (berlebihan).

b) Belanda bebas dari kesulitan keuangan.

2) Bagi Indonesia

Akibat adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, maka membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia, yaitu:

a) Banyak tanah yang terbengkalai, sehingga panen gagal.

b) Rakyat makin menderita.

c) Wabah penyakit merajalela.

d) Bahaya kelaparan yang melanda Cirebon memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri.

e) Kelaparan hebat di Grobogan, sehingga banyak yang mengalami kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam.

Basa selengkapnya: Penghapusan Sistem Tanam Paksa secara Bertahap & 3 Tokoh Penentang Sistem Tanam Paksa.